Porospro.com - Dua lurah dicopot dan non-job dari jabatannya karena dinilai tak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan perangkat RT/RW setempat.
Khususnya pada wilayah di dua kelurahan, Forum RT/RW menolak paket bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru karena jumlahnya tak sebanding dengan yang diajukan.
Dua lurah yang dicopot ini adalah Lurah Sialang Munggu Indragama dan Lurah Simpang Baru Jaspi Yubion. Penggantinya dilantik Selasa (5/4) bersama enam orang lurah yang lain.
Diungkapkan Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, Rabu (6/5), dia tidak ingin mempertahankan pejabat yang tidak bisa bekerja dengan baik.
"Jangankan lurah, camat juga bakal saya copot jika tidak mampu menjalankan tugas," kata dia.
Masalah pembagian sembako sebanyak 15.626 paket dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog dan lauk-pauk dari pemerintah memang disorot. Pasalnya, data ajuan dari RT/RW membengkak hingga 132 ribu kepala keluarga (KK).
Wako menyebut, dalam persoalan sembako, harusnya lurah dapat berkomunikasi dengan baik. "Menjelaskan apa yang sebenarnya kepada RT dan RW mereka," imbuhnya.
Wali kota menegaskan, jika ada komunikasi baik antara lurah dan perangkat RT dan RW tidak akan terjadi penolakan Sembako. Dari 83 kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru, Wako mengklaim hanya tiga kelurahan yang menolak sembako.
"Jika komunikasi baik, tidak mungkin terjadi seperti ini. Nyatanya yang menolak itu cuma tiga dari 83 kelurahan. Ini kan nampak bahwa ada komunikasi yang tidak baik antara lurah ke RW dan RT-nya. Kalau soal dicopot karena itu, jelas ada," singkatnya.
Wako beberapa waktu lalu saat evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lantai 3 MPP Pekanbaru akhir April memang sempat memerintahkan pada Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Drs HM Noer MBS SH MSi MH untuk memanggil lurah yang di wilayahnya terjadi penolakan, termasuk di Sialang Munggu.
"Panggil lurahnya pak sekda. Minta penjelasan. Kalau tidak bisa menjelaskan, ganti," tegas Wako.
Firdaus bukan sekali itu saja memberikan penekanan akan mencopot bawahannya jika dianggap tak berhasil. Salah satunya saat ini dalam pendistribusian 15.625 paket Cadangan Beras Pemerintah (CPB) dan lauk pauk. Sudah hampir dua pekan sembako yang dibagikan belum sampai setengah.
Sementara penolakan terjadi karena yang dibagikan hanya sekitar 10 persen dari yang diajukan.
"Kita dalam kedaruratan ini akan melakukan evaluasi-evaluasi cepat. Yang tidak bisa menunjukkan kinerja copot saja," katanya, Senin (4/5).
Forum Komunikasi (FK) RT/RW di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru menolak pendistribusian bansos Pemko Pekanbaru yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak Covid-19.
Penolakan bantuan itu dikarenakan jumlah penerima bantuan yang diusulkan ketua RT/RW di Kelurahan Simpang Baru tidak sesuai dengan yang didapatkan.
Data yang diajukan berjumlah sekitar 2.500 KK, namun data penerima bantuan hanya sebanyak 261 KK saja.
Hal yang sama terjadi di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan. Forum RTRW disana juga menolak bansos ini. Sialang Munggu memiliki 40 ribu jiwa atau 14 ribu kepala keluarga (KK), yang berasal dari 31 RW dan 129 RT.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.400 data masyarakat terdampak Covid-19 diserahkan kepada pemerintah.
Sumber: riaupos.co
