Unjuk Rasa Disela Pelantikan DPRD Inhil Periode 2024-2029

Massa Tuntut Wakil Rakyat yang Baru Dilantik Benar-benar Pro Rakyat

Massa Tuntut Wakil Rakyat yang Baru Dilantik Benar-benar Pro Rakyat

Porospro.com - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indragiri (Unisi) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jalan HR Soebrantas, Tembilahan, Selasa (17/09/2024).

Aksi tersebut bersamaan dengan pelantikan 45 Anggota DPRD Kabupaten Inhil periode 2024-2029.

Massa beramamater kuning ini tiba di gerbang DPRD Inhil tepat pada pukul 10.50 WIB. Langsung saja, mereka berorasi menyampaikan aspirasinya.

"Ada ratusan hektar kebun rakyat yang rusak, mana perwakilan rakyat, mana pemerintah. Selama ini tidak ada solusi konkrit. Jika kebun rakyat rusak, maka ekonomi juga rusak," teriak korlap Aksi, Naufal Faskah.

"Maka dari itu, kami menuntut 100 hari kerja pertama kepada wakil-wakil rakyat yang baru saja dilantik," lanjutnya.

Senada itu, korlap 2, Taufik Hidayatullah juga menyuarakan hal serupa. Pada intinya, atas nama mahasiswa, dia meuntut keadilan pada tupoksi Anggota DPRD Inhil untuk periode yang baru saja dilantik.

"Kita menuntut keadilan, menuntut hak kita, menuntut hak-hak rakyat dari janji-janji dan amanah yang diterima dari wakil-wakil kita," ucap Taufik.

Massa disambut beberapa anggota DPRD Inhil di gerbang depan itu. Diantaranya, Samino, Edi Gunawan, Taufik, M Sabit, Amd Junaidi, Andry Suganda, Samsidik, Kausar, dan beberapa anggota DPRD Inhil lainnya.

Dihadapan sejumla Anggota DPRD itu, Presma Unisi, Alfian membeberkan, diketahui dari 2 Triliun lebih APBD Inhil, ada 20% yang dialokasikan untuk pendidikan. Tetapi tidak diketaui persis kemana anggaran tersebut dialokasikan.

"Artinya ada ratusan miliyar untuk pendidikan, kemana anggaran untuk pendidikan itu, kita tidak pernah mendapatkan Beasiswa dari APBD Inhil ini. Kita tanya ribuan mahasiswa Unisi, tidak ada," kata Presma.

Terkait hal ini, Samino mewakili 45 anggota DPRD Inhil membenarkan, ada anggaran pendidikan setiap tahun yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.

"Angka 400 M lebih habis untuk gaji yang dialokasikan di Dinas Pendidikan, tapi kami apresiasi kepada aksi adek-adek, ini menjadi catatan kami melalui komisi IV. Bagaimana berikutnya, bisa kita perjuangkan agar adek-adek mahasiswa juga merasakan dan menerima beasiswa dari ABPD yang ada," Samino.

Sebagaimana dketahui, massa saat itu membawa 4 tuntutan, yakni;

1. Meminta DPRD Kabupaten Inhil memastikan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

2. eminta DPRD Kabupaten Inhil untuk memberikan perlindungan dan bantuan masyarakat terdampak krisis iklim

3. Mendesak DPRD Kabupaten Inhil membuat program 100 hari

4. Mendesak DPRD Kabupaten Inhil memberikan beasiswa kepada masyarakat tidak mampu. red