Porospro.com, - Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Inhil, Kartika Sari Erisman selaku ketua pembina Posyandu Inhil menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 2024, yang di pusatkan di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jln. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang, Banten, senin (26/08/2024).
Rakor yang digelar oleh Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa ini bertujuan untuk penyatuan persepsi Posyandu pasca ditetapkanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024.
Dengan mengangkat tema "Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Rakor ini dibuka secara langsung oleh ketua umum Pembina Posyandu, ibu Tri Suswati Tito Karnavian dengan ditandai launching logo Posyandu.
Ketua Pembina Posyandu Pusat, ibu Tri Suswati Tito dalam arahannya menyampaikan, bahwa pada saat ini Posyandu berdiri sendiri dan tidak hanya memberikan pelayanan pada bidang kesehatan, namun juga bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, sosial dan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Untuk itu ibu Tri Tito Karnavian meminta kepada ketua pembina Posyandu Provinsi dan Kabupaten / kota agar dapat mensukseskan 6 program bidang-bidang Posyandu tersebut.
Sementara itu ketua pembina Posyandu Inhil, Kartika Sari Erisman ketika di wawancarai awak media disela-sela rakor mengatakan, enam standar pelayanan minimal (SPM) pada Posyandu sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.
"Untuk mensukseskan program ini saya akan mengoptimalkan kader Posyandu sebagai mitra pemerintah dan bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam mendorong enam SPM guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Inhil," tegas Kartika Sari.
"Mudah-mudahan enam program Posyandu ini bisa kita laksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir," tutup Kartika Sari Erisman.
Hadir juga dalam Rakor ini Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker. Rakor juga di isi dengan diskusi panel dengan narasumber Dirjend Bina Pemerintahan Desa, Dirjend Bina Keuangan Daerah.