Porospro.com - Kota Dumai diguncang polemik mengenai dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Dumai di media sosial resminya.
Postingan mengenai pembangunan Kota Dumai periode 2021-2024 di akun Instagram Diskominfo dianggap hanya menonjolkan keberhasilan paslon petahana yang sedang cuti karena mengikuti kontestasi Pilkada.
Selaku salah satu Tokoh masyarakat, H. Awaluddin atau yang akrab disapa Panglimo Gedang, mengkritik keras dugaan ketidaknetralan Diskominfo ini.
"Diskominfo seharusnya berfungsi sebagai sumber informasi yang netral bagi masyarakat. Namun, jika mereka hanya menyoroti pembangunan pada masa petahana, itu bisa diartikan sebagai bentuk kampanye terselubung," tegas Panglimo Gedang saat diwawancarai pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Menurutnya, informasi yang disajikan Diskominfo sebaiknya tidak berpihak, terutama di saat masa Pilkada yang mengharuskan semua pihak menjaga netralitas.
Polemik ini bermula ketika akun Instagram resmi Diskominfo Kota Dumai mengunggah konten dengan judul "Tengok Pembangunan Kota Dumai Dari Tahun 2021 Hingga 2024."
Isi dari postingan tersebut menampilkan perkembangan pembangunan selama tiga tahun terakhir tanpa menyebut peran walikota-walikota sebelumnya.
Konten ini dinilai sebagian masyarakat sebagai upaya menggiring opini bahwa semua pembangunan adalah hasil kerja paslon petahana, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai netralitas ASN.
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah mengenai Taman Bukit Gelanggang, sebuah taman yang terus mengalami perbaikan sejak awal 2000-an.
"Taman itu sudah ada sejak tahun 2003, bahkan sudah sering dijadikan tempat acara besar seperti MTQ Provinsi pada 2006. Mengklaim taman itu dibangun sepenuhnya dalam masa petahana adalah pemutarbalikan fakta," lanjut Panglimo Gedang.
Dirinya menilai pentingnya menghormati kinerja para walikota terdahulu dalam membangun Kota Dumai.
Di sisi lain, masyarakat khawatir bahwa kampanye terselubung seperti ini dapat memicu perpecahan di tengah Pilkada.
"Jika Diskominfo tidak netral, maka itu bisa membuat Pilkada jadi tidak kondusif. ASN punya peran besar untuk menjaga keseimbangan informasi, apalagi ketika suhu politik memanas," tambah Panglimo Gedang.
Ia mendesak agar Diskominfo lebih bijak dalam menyajikan konten yang tidak memihak demi menjaga kedamaian di masyarakat.
Menyikapi polemik ini, Panglimo Gedang mengharapkan PJS Walikota Dumai dan Bawaslu untuk segera bertindak.
"Kami meminta kepada PJS Walikota dan Bawaslu untuk memeriksa Diskominfo dan memastikan tidak ada pelanggaran etika. Jika terbukti bersalah, kepala Diskominfo dan jajarannya harus diberi sanksi tegas," katanya.
Baginya, ketegasan ini penting untuk memberi contoh bahwa ASN tidak boleh terlibat politik praktis.