Porospro.com - Gurihnya bisnis kelapa sawit di Labuhanbatu kembali disorot. HMI Cabang Labuhanbatu Raya mendesak perusahaan perkebunan membuka data kewajiban dan realisasi plasma serta meminta Pemkab Labuhanbatu bertindak tegas terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.
Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Baginda Sagala, menilai masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika industri sawit terus berkembang.
“Jangan sampai perusahaan menikmati keuntungan besar, sementara masyarakat yang hidup berdampingan dengan perkebunan justru tidak merasakan manfaatnya. Jangan jadikan rakyat penonton di tengah gurihnya industri sawit,” tegas Baginda.
HMI mempertanyakan transparansi program plasma di sejumlah perusahaan perkebunan. Menurut Baginda, publik berhak mengetahui berapa kewajiban plasma, berapa yang sudah direalisasikan, siapa penerimanya, dan bagaimana pengelolaannya.
“Plasma bukan sekadar dokumen atau janji. Harus ada kebun yang nyata, penerima yang jelas, dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Baginda juga meminta Pemkab Labuhanbatu tidak hanya menjadi regulator administratif.
“Pemerintah harus turun ke lapangan. Verifikasi, evaluasi, dan tindak jika ada perusahaan yang belum menjalankan kewajibannya. Jangan sampai hak masyarakat dibiarkan menggantung,” tegasnya.
HMI menilai persoalan plasma merupakan bagian dari persoalan keadilan ekonomi. Investasi perkebunan, kata Baginda, tidak cukup hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar.
“Kalau perusahaan bisa tumbuh besar di Labuhanbatu, masyarakat juga harus ikut tumbuh. Jangan sampai yang besar hanya perusahaannya, sementara masyarakat tetap menjadi penonton,” katanya.
HMI Cabang Labuhanbatu Raya mendorong Pemkab membuka ruang transparansi dan dialog yang melibatkan perusahaan, masyarakat, akademisi, serta organisasi mahasiswa untuk memeriksa realisasi plasma secara terbuka.(Jr)