Porospro.com - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rantauprapat terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja konstruksi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Senin (09/11), dibuka oleh Asisten III Setdakab Labuhanbatu, Zaid Harahap. Turut hadir Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Sekretaris BPKAD, serta perwakilan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Zaid Harahap menyampaikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), merupakan hal yang sangat penting. Terlebih, sektor konstruksi menjadi salah satu penggerak utama pembangunan daerah yang melibatkan tenaga kerja dengan risiko pekerjaan cukup tinggi.
"Di balik berdirinya jalan, gedung, dan berbagai fasilitas publik lainnya, ada para pekerja konstruksi yang telah mencurahkan tenaga dan keahliannya, bahkan dengan risiko pekerjaan yang tidak kecil. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Zaid.
Ia juga menegaskan kepada seluruh OPD terkait agar memastikan setiap proyek konstruksi, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber pembiayaan lainnya, telah memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil fisik semata, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan para pekerja yang menjadi bagian penting dalam proses pembangunan tersebut.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rantauprapat, Sunardi, menjelaskan bahwa sektor jasa konstruksi mencakup layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, hingga konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
Ia juga memaparkan bahwa tenaga kerja yang termasuk dalam sektor jasa konstruksi meliputi pekerja pada organisasi proyek, tenaga konsultan, tenaga ahli, tenaga pendukung, pekerja borongan, pekerja harian lepas, peserta magang atau siswa kerja praktik, serta pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh OPD semakin memahami pentingnya pemenuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap proyek konstruksi, sehingga tidak ada pekerja yang terabaikan dari perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun musibah lainnya.
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan sesi diskusi bersama para peserta sebagai upaya memperkuat koordinasi, menyamakan pemahaman, serta mendorong optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.(*)