Komentari Jokowi Marah, Apa Kata Dahlan Iskan?

Komentari Jokowi Marah, Apa Kata Dahlan Iskan?

Porospro.com - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan memberi pandangan atas kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat laman pribadinya disway.id. Melalui tulisan berjudul Marah Besar, Dahlan menilai marahnya orang 'halus' seperti Jokowi menunjukkan jika kondisi sudah keterlaluan.

Seperti dikutip Selasa (30/6/2020), Dahlan mulanya bercerita mengenai adanya berita besar minggu ini yakni terkait kemarahan Jokowi. Menariknya, kata Dahlan, kemarahan Jokowi itu sebenarnya sudah terjadi beberapa hari sebelumnya namun baru diunggah pada hari Minggu.

"Gaya marahnya sangat Jawa. Marah di podium. Dalam bentuk ceramah. Atau arahan. Bukan marah di meja rapat. Mungkin karena beliau seorang presiden. Yang memerankan diri sebagai chairman. Bukan seorang CEO perusahaan," tulis Dahlan.

Dahlan berpandangan, mungkin presiden berharap menteri koordinator atau Menko yang menjadi CEO. Namun, Menko tak bisa jadi CEO karena sifatnya hanya koordinator bukan pengambil keputusan.

"Sepanjang keputusan masih tetap di tangan menteri, peranan menko sangat terbatas. Ia bisa memanggil para menteri. Memarahi mereka. Tapi marah saja tidak cukup. Yang ambil keputusan tetap menteri. Yang ambil langkah tetap jajaran di kementerian," ujarnya.

Sebab itu, ia menilai, efektifnya seorang Menko ialah tergantung pada wibawanya. Lulut Binsar Pandjaitan misalnya, bisa efektif bukan karena jabatan namun kepribadiannya. Apalagi, kata dia, Luhut seorang jenderal. Tapi, ada yang tak bisa dilakukan seorang Luhut yakni memecat menteri di bawahnya.

Dahlan pun kemudian menuturkan banyak orang halus bisa efektif. Ia juga menilai jika orang halus seperti Jokowi marah besar berarti kondisi sudah keterlaluan.

"Bahwa orang halus seperti Pak Jokowi marah besar berarti keadaan sudah keterlaluan. Misalnya soal anggaran kesehatan itu. Yang baru terpakai 1%," ujarnya.

Padahal, anggaran kesehatan mencapai Rp 75 triliun. Ia pun 'berdoa' jika data yang masuk ke Presiden itu salah. Kembali, jika data itu benar Dahlan menilai itu hal yang keterlaluan.

"Kalau angka 1% itu benar memang keterlaluan. Berarti program di situ tidak jalan sama sekali. Padahal ini sudah bulan Juli," ujarnya.

 

Sumber: detik.com