Porospro.com - Program Organisasi Penggerak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menuai banyak kritik pedas dari berbagai kalangan. Proyek itu dianggap lemah dalam proses verifikasi dan validasi.
Akibat kelemahan proses verifikasi dan validasi, itu mengakibatkan penolakan dari Muhammadiyah dan NU. Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), dua organisasi massa terbesar di Indonesia itu telah berjasa dalam menggerakkan dan mengelola pendidikan di Indonesia.
Karena itu HNW meminta menteri Nadiem mendengarkan masukan dari masyarakat, termasuk Muhammadiyah dan NU.
Terutama masukan yang menyatakan bahwa program dengan total anggaran Rp595 Miliar tersebut seharusnya melibatkan lembaga yang kredibel dan terbukti berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
"Anggaran penggerak pendidikan ini jangan sampai jadi sekedar hibah untuk pihak swasta, yang belum jelas kontribusinya di bidang pendidikan. Pemerintah harusnya lebih hati-hati soal pemakaian APBN, apalagi saat ini merupakan era darurat corona," ujar HNW kepada JawaPos.com.
HNW juga mengingatkan, 30 hingga 40 persen pembiayaan negara di masa Pandemi ini berasal dari utang. Ini terjadi karena defisit yang semakin melebar hingga lebih dari Rp1000 triliun sesuai Perpres 72/2020.
Karena itu diperlukan langkah penggunaan anggaran yang hati-hati, efisien, tepat guna dan pruden, terutama untuk program dengan anggaran yang melimpah.
Menurutnya, anggaran untuk Organisasi Penggerak Pendidikan sebesar Rp595 Miliar di Kemendikbud adalah sangat besar, dibandingkan misalnya anggaran untuk Lembaga/Ormas di Kementerian Agama yang hanya sekitar Rp75 Miliar.
Karenanya, elit politisi PKS ini meminta mendikbud lebih peka dan berhati-hati, apalagi ditemukan ada beberapa Lembaga yang berafiliasi dengan dana CSR perusahaan, seperti Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, tapi malah menerima "hibah" kelas gajah dari program ini.
"Mundurnya Muhammadiyah dan NU dari program tersebut harus menjadi evaluasi serius bahwa ada yang tidak beres dalam proses dan pengambilan keputusannya, apalagi kabarnya dalam proses verifikasi, tidak menggugurkan satu pun dari 183 lembaga calon penerima," tegasnya.
Sumber: Jawapos.com
