Porospro.com - Badan Anggaran DPR menyetujui pagu anggaran empat kementerian koordinator (Kemenko). Para menko meminta adanya tambahan anggaran untuk kegiatan di tahun 2021.
Pertama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar pihaknya disetujui tambah anggaran sebesar Rp 50 miliar. Anggaran tambahan itu digunakan untuk biaya operasional Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPN).
Airlangga menjelaskan kementeriannya ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasikan komite tersebut. Dengan tambahan Rp 50 miliar, total anggaran yang akan dimiliki Airlangga tahun depan sebesar Rp 443,3 miliar.
"Karena ada Perpres 82 yang diberi penugasan tambahan di bulan Juli tanggal 20 kemarin, maka kami minta tambahan khusus sebesar Rp 50 miliar untuk tahun anggaran 2021," kata Airlangga dalam rapat virtual bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (8/9/2020).
"Dari tambahan tadi, sehingga total dari awalnya Rp 393 miliar, menjadi Rp 443 miliar," katanya.
Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pihaknya juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Anggaran itu digunakan untuk menggelar acara internasional Archipelagic Island State (AIS) dan Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI).
Dari penambahan anggaran tersebut, Luhut mendapatkan anggaran Rp 314 miliar di tahun depan.
"Kami minta tambahan Rp 50 miliar itu, rincian utamanya untuk ada penyelenggaraan event internasional Archipelagic Island States Forum yang diprakarsai negara kepulauan. Tujuannya untuk punya hubungan baik dengan negara lingkar pasifik," jelas Luhut.
Sementara itu, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, juga meminta tambahan anggaran Rp 50 miliar. Anggaran ini digunakan untuk dukungan manajemen Kemenko Polhukam, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hingga Komisi Kejaksaan (Komjak).
Dengan begitu, total anggaran yang didapatkan Mahfud sebesar Rp 317,7 miliar tahun depan. Paling utama menurut Mahfud adalah tambahan anggaran untuk Kompolnas, dia mengaku komisi itu pekerjaannya banyak tapi sedikit anggarannya.
"Kami punya komisi kepolisian nasional kerjaannya banyak sekali dan selama ini dananya agak kurang. Ini Alhamdulillah kalau disetujui Rp 9,18 miliar," kata Mahfud.
Yang terakhir, untuk Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengusulkan tambahan Rp 20 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membangun ruang koordinasi pada kantor Kemenko PMK. Jadi total anggarannya menjadi Rp 258 miliar.
Rapat soal anggaran empat Menko ini berjalan tanpa hambatan. Semua anggota Banggar setuju dengan usulan anggaran empat Menko di tahun depan.
"Bisa disetujui? Terhadap pagu dua Menko disetujui ya, baik disetujui semua," kata pimpinan Banggar Said Abdullah.
Sumber: detik.com