.jpeg)
Porospro.com - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Tembilahan gagal mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di tahun 2020.
Hal tersebut sesuai pengumuman dari Tim Penilai Nasional 2020 oleh Kemenpan RB Republik Indonesia terhadap 64 unit kerja Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dibawah naungan Dirjen Bea dan Cukai.
Dari data tersebut, diketahui Bea Cukai Tembilahan yang mengajukan permohonan WBK berada pada nomor urut 49 dan berstatus Belum Lolos.
Dikonfirmasi terkait gagalnya BC Tembilahan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi tersebut, Kepala BC Tembilahan melalui Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Budi Budiana menyebut jika pihaknya masih memiliki semangat dan punya keyakinan untuk lolos WBK tahun 2021 mendatang.
"Mudah-mudahan tahun depan lolos, doakan saja," ungkap Budi melalui WhatsApp miliknya kepada awak media.
Ditanyakan terkait apa salah satu faktor yang membuat BC Tembilahan gagal memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi, Budi mengaku belum mendapat informasi.
"Belum ada info, kan semua penilaian oleh Kemenpan RB," katanya.
Sementara itu, Anton Martin yang merupakan mantan Kepala BC Tembilahan yang saat ini bertugas sebagai Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas menyatakan jika proses permohonan WBK di BC Tembilahan memang dimulai pada saat dirinya masih menjabat.
"Sebelumnya pernah berhasil di tingkat Kemenkeu tapi gagal di Kemenpan RB pada zaman sebelum saya. Saya mulai merintis sejak masuk, coba mengembalikan harga diri dengan menyiapkan kembali BC Tembilahan untuk maju WBK buat tahun 2020 tapi saya keburu mutasi," ucap Anton.
Anton menilai, sebenarnya untuk BC Tembilahan tinggal lebih dipoles lagi pada tahun 2020 untuk menjaga konsistensi serta membangun kultur SDM dan sistem kantor modern.
"Berarti masih banyak PR yang perlu dibenahi dan perlu komitmen serta konsistensi, karena membawa dan mengawal perubahan itu butuh stamina dan nafas panjang," pungkas Anton.