GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Pasca dicabutnya SK pengangkatan Direktur BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan oleh Bupati Pelalawan H.M Harris melalui Ketua Tim Pansel, Senin (27/5) kemarin, persoalan hukum tidak hanya berhenti sampai disitu saja.
Pasalnya, Panitia Seleksi (pansel) penerimaan Direktur BUMD Pelalawan dituntut dan harus bertanggung jawab karena proses terpilihnya telah meloloskan mantan koruptor itu menjadi Direktur BUMD Tuah Sekata Pelalawan dalam proses seleksi yang sudah dilakukan.
Walaupunpemecatan sudah dilakukan namun proses yang lainnya tidak berhenti sampai disitu saja, menurut (RJ) tokoh pemuda di Pelalawan.
"Pansel ini harus menjelaskan secara hukum mengapa 9 orang anggota Pansel kok bisa meloloskan orang yang jelas-jelas mantan koruptor menjadi Direktur BUMD Pelalawan", ujarnya.
Diajuga mengkritisi bahwa dosa-dosa Tim Pansel harus dibuka ke publik. Pertanyaanya, apakah alasan mereka memutuskan dan merekomendasikan hingga mantan koruptor itu diloloskan.