Porospro.com - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyampaikan bahwa secara kuantitatif jumlah perempuan dan anak di Kepri mencapai 2/3 dari jumlah penduduk, yang terhimpun dalam unit-unit keluarga. Dengan perbandingan yang cukup besar, perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi.
“Untuk itu upaya kolaborasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam upaya mengokohkan kembali fungsi keluarga,” kata Gubernur Ansar di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (P3AP2KB) Provinsi Kepri, Dompak, Selasa (09/11).
Pada kesempatan itu Gubernur Ansar meninjau kegiatan Peserta Sekolah Perempuan Raja Saleha sekaligus menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas P3AP2KB dengan BKMT Provinsi Kepri Tentang KIE (Komunikasi, Edukasi & Informasi) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak serta dengan Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Pengelolaan Inkubasi Bisnis.
Menurut Gubernur Ansar, tingginya angka kekerasan anak dan perempuan di Kepri salah satunya disebabkan mobilitas masyarakat di Kepri cukup tinggi. Termasuk angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi itu juga menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan potret lemahnya ketahanan keluarga. Untuk itu diperlukan upaya mengokohkan kembali fungsi keluarga. Sosialisasi pemenuhan hak anak, pola pengasuhan dan peran keluarga dalam membentuk keluarga yang berkualitas perlu kita galakkan sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan wanita di bidang ekonomi,” ungkap Gubernur Ansar. (Zul)