Porospro.com - Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang menjadi perhatian serius dari Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad. Yang terbaru, Gubernur mengadakan rapat lanjutan pembahasan pembangunan PLTS di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur Kepri, Dompak Tanjungpinang, Jum'at (24/12).
Gubernur secara khusus mengundang Kepala Kanwil BPN Kepri Askani dan Kepala BP Tanjungpinang Ichsan. Maksud dari Gubernur mengundang Kanwil BPN Kepri dan BP Tanjungpinang yaitu untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan terkait perizinan dan lahan di lokasi PLTS tersebut.
"Presiden sudah menginstruksikan dengan jelas agar daerah jangan sampai mempersulit investasi yang masuk, sekarang kita harus mengawal PLTS yang mau dibangun ini," ujar Gubernur.
Menurut Gubernur, dirinya sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah harus memfasilitasi segala bentuk upaya pemajuan daerah, termasuk investasi. Investasi PLTS ini dapat menjadi lumbung lapangan kerja baru di Tanjungpinang.
Investasi PLTS tersebut setidaknya melibatkan 3 perusahaan yaitu PT. Pasir Panjang Nusantara yang merupakan perusahaan swasta nasional Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai mitra lokal, main contractor, dan konsultas perizinan, kemudian PT. Eco Solar Energi yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai fasilitator teknologi, Independent Power Producer, serta PT. Kemayan Bintan yang merupakan perusahaan swasta PMDN selaku pemilik lahan. (Zul)