Porospro.com - Normalisasi Sungai Reteh Kecamatan Keritang akan terwujud di tahun 2022. Hal ini dapat dipastikan mengingat Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau telah turun ke lokasi untuk mengukur luas dan panjangnya Sungai Reteh yang akan dinormalisasi.
Untuk diketahui, akses Sungai Reteh merupakan akses vital bagi roda perekonomian masyarakat pedesaan. Dampak dari dangkalnya Sungai Reteh membuat perkebunan dan lahan pertanian masyarakat tenggelam digenangani air laut dan sudah terjadi puluhan tahun lamanya.
Salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Keritang, Zulkarnain mengatakan sangat bersyukur apa yang diinginkan masyarakat selama puluhan tahun ini akan terwujud.
"Akhirnya lewat keluh kesah kami, masyarakat Keritang mendapatkan bantuan Normalisasi Sungai Reteh. Alhamdulillah didengar, diperjuangkan dan dikawal oleh wakil rakyat yang kami pilih," ucapnya, Senin (7/2/2022).
Zulkarnain menjelaskan Sungai Reteh merupakan akses utama masyarakat ke beberapa desa dan ke Kabupaten.
"Sungai Reteh ini merupakan akses penting bagi masyarakat desa yang terdiri dari Desa Talang Jangkang, Desa Kuala Keritang, Desa Pasar Kembang, Desa Kayu Raja dan Desa Kotabaru," sebutnya.
Oleh karena, ia mengacungkan dua jempol terhadap kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau asal Daerah Pemilihan Inhil H Dani M Nursalam.
"Terima kasih Pak H Dani M Nursalam. Semua ini berawal dari keluhan masyarakat pada kegiatan reses anggota H. Dani M Nursalam bersama Anggota DPRD Inhil Muamar Armain dari PKB tahun 2021 ," ungkapnya.
Sementara itu, Dani M Nursalam ketika memberikan tanggapan terkait kegiatan normalisasi Sungai Reteh pada tahun 2022 ini mengatakan hal itu merupakan buah dari kegigihan masyarakat terus berjuang menyuarakan hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan.
"Saya dipilih dan digaji oleh mereka. Apa yang menjadi keluh kesah masyarakat dengan posisi sebagai wakil rakyat, tentu saya berjuang melalui usulan kegiatan-kegiatan dari hasil reses saya kepada pemerintah Provinsi untuk dijadikan bagian dari prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau di setiap tahunnya, hingga di kawal dan memastikan kegiatan-kegiatan tersebut masuk dalam anggaran pembangunan daerah Provinsi Riau," jelas Dani.
Dani juga menuturkan normalisasi Sungai Reteh selain tentang kemudahan akses masyarakat, ada hal yang lebih besar kita lihat, yakni manfaat ekonomis yaitu penyelamatan sektor perkebunan masyarakat yang sangat bergantung pada alur Sungai Reteh.
"Ada ratusan haktare perkebunan masyarakat yang selama puluhan tahun terendam saat air pasang besar dampak dari dangkalnya Sungai Reteh dan itu harus kita selamatkan," tutupnya. rls