Porospro.com - Polemik penerimaan siswa baru dengan jalur zonasi terus menuai kekecewaan.
Bukannya menjadi salah satu solusi yang baik, penerimaan dari jalur zonasi ini justru dikeluhkan oleh orang tua calon siswa yang merasa sangat keberatan dengan sistem ini.
Wati, warga kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota ini menuturkan hal yang sama, ia mengaku anaknya kesulitan masuk sekolah karena sistem ini, (7/7).
"Anak payah mau masuk sekolah karena sistem zonasi, kalau sudah seperti ini, mau kita letakkan ke mana anak-anak kita," Ujarnya.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Muhammad Al Ichwan Hadi yang merupakan salah satu anggota Dewan Kota Dumai yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara.
Ia mengakui, sudah banyak laporan masyarakat dari kecamatan Dumai Kota yang masuk ke dia mengenai keluhan penerimaan siswa baru dari jalur zonasi ini.
"Sudah ada keluhan dari masyarakat Dumai Kota yang masuk ke saya mengenai sistem penerimaan siswa baru dari jalur zonasi ini," Jelasnya.
Iwan Jambul sapaan akrab anggota dewan ini mencontohkan, salah satu kasus yang ia terima, karena minimnya Sekolah Menengah Umum (SMU) yang berada di Kecamatan Dumai Kota, mau tidak mau masyarakat terpaksa harus berbondong-bondong untuk mendaftar ke SMUN 2, namun dikarenakan keterbatasan daya tampung sekolah tersebut ditambah lagi dengan sistem zonasi maka banyak anak-anak dari kecamatan Dumai Kota tidak lolos di sana.
Secara tegas ia meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk segera mencari solusi mengenai permasalahan ini.
"Kami meminta agar pemerintah provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera mencarikan solusi yang baik dan tepat untuk masalah ini, minimal ada penambahan ruangan di Sekolah-sekolah untuk masyarakat yang mungkin di luar zonasi agar bisa belajar di sana," Imbuhnya.
Tak lupa, iwan jambul mewanti-wanti kepada kepala sekolah agar jangan ada yang memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan pribadi dari masalah ini, jika kedapatan maka ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengganti Kepala Sekolah yang terlibat.
"Saya harapkan kepada kepala sekolah jangan ada yang memanfaatkan situasi ini, boleh melakukan kebijakan namun jangan mengeruk keuntungan, jika ada yang mencoba mengeruk keuntungan pribadi maka kami meminta kepada dinas pendidikan provinsi untuk segera menggantikan kepala sekolah tersebut," Tuturnya.
Penulis: Didin Marican