P2KBP3A Inhil Selenggarakan Acara Fasilitasi Dukungan Operasional PKBRS dan Peningkatan Perluasa Akses Pelayanan KB

P2KBP3A Inhil Selenggarakan Acara Fasilitasi Dukungan Operasional PKBRS dan Peningkatan Perluasa Akses Pelayanan KB

Porospro.com - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Selenggarakan acara Fasilitasi Dukungan Operasional Pelayanana Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) dan Peningkatan Perluasa Akses Pelayanan KB di Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa, (01/11/22).

Tingkatkan Akses Pelayanan KB, DP2KBP3A Inhil bekerja sama dengan BKKBN provinsi Riau Selenggarakan acara Fasilitas Dukungan Operasional PKBRS dan Peningkatan Perluasa Akses Pelayanan KB.

Dalam sambutannya Kepala Dinas DP2KBP3A Inhil Arliansah menyebutkan, Setiap orang yang kemudian melahirkan paska persalinan itu di harapkan dilayani oleh tenaga paskes.

"Di harapkan para wanita yang paska persalinan di harapkan dilayani oleh tenaga paskes dengan Terget 70 pesennya itu memakai alat kontrasepsi".ujarnya.

Tambahnya, kemudia dari 70 persennya nya tadi 50 persennya memakai KBMKBP dengan seperti itu harapannya angka kematian ibu akan turun demikian juga angka kematian bayi dan angka stunting.

Dalam meningkatkan akses pelayanan KB di lapangan khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sangat ditentukan dengan ketersedian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) di setiap fasilitas kesehatan (faskes) dan kesiapan faskes yang siap melayani KB MKJP. 

"Kesiapan dalam arti perbandingan faskes yang siap melayani KB MKJP (dilihat dari kesiapan SDM, ketersediaan sarana, dan ketersediaan alokon) dibandingkan dengan total faskes yang teregister di BKKBN"Ujarnya.

Dalam pelaksanaan tersebut juga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2KBP3A) mendungkung PKBRS sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menekan stunting, Kematian pada ibu dan kematian pada anak.

"PKBRS ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan stunting," ujar Supriyadi selaku koordinator bidang kpkr perwakilan BKKBN provinsi Riau.

Stunting merupakan gangguan tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis, sehingga di antaranya anak terlalu pendek untuk usianya.

Pelayanan KB berkaitan erat dengan upaya penurunan stunting. Sebab pelaksanaan KB bukan hanya bertujuan mengatur jumlah anak, tetapi juga menghasilkan anak berkualitas yang salah satunya bebas dari stunting.

Selain sebagai upaya menurunkan stunting, dilaksanakannya PKBRS ini juga berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).

Adapun sejumlah langkah yang dilakukan dalam upaya optimalisasi PKBRS, seperti memperkuat regulasi pelayanan KB di RS, memperkuat dukungan lintas sektor, memperkuat rantai pasok alat kontrasepsi ke RS, meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan lainnya.

"Kunci keberhasilan PKBRS meliputi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan kontrasepsi, nakes sesuai kompetensi, serta manajemen yang handal," jelasnya.

langkah pelaksanaan PKBRS meliputi pelaksanaan dan pelayanan standar pelayanan KB secara terpadu maupun paripurna, meningkatkan kesiapan rumah sakit, hingga meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model maupun pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS.

"Kemudian upaya peningkatan PKBRS masuk dalam renstra dan rencana kerja anggaran rumah sakit, tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PKBRS seperti ruang konseling dan ruang pelayanan KB, serta lainnya," tuturnya.

Sementara itu, sejumlah hal yang menjadi indikator kinerja dan target PKBRS, yakni meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern, menurunnya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, meningkatnya kepesertaan KB MJKP, serta lainnya. (SAFAR)

Dilarang Copas tanpa izin.