Porospro.com - Dalam Agenda Kunjungan Kerja Sentra Sawit Komisi XI DPR RI Bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan di Provinsi Riau, turut hadir Anggota DPR RI Abdul Wahid yang merupakan putra asli Provinsi Riau, acara tersebut berlangsung Jumat, (18/11/2022) di Hotel Priemere Pekanbaru.
Disela acara Abdul Wahid yang ditemui awak media memberikan komentar kritis terhadap penggunaan dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, menurutnya tidak substansial dan tidak menyentuh sektor ril
"Saya kira pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ini tidak substansial dan tidak tepat sasaran, terhitung sejak 2019 hingga 2021 dana tersebut berjumlah hampir 70 triliun, namun 95 persen habis untuk kegiatan industri biodiesel," papar Wahid.
Seharusnya, lanjut wahid Dana tersebut mendukung untuk perkembangan sektor ril, misal untuk perbaikan kebun kelapa masyarakat (replanting), perbaikan infrastruktur yang rusak parah akibat mobilitas angkutan sawit dan sebagainya.
Wahid menduga, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit hanya berdiri dan berpihak untuk kepentingan pengusaha dan industrinya, bukan petani. Terlebih saat harga sawit njlok BPDPKS tidak berperan sama sekali.
"Saya menyangkan dana sebesar itu hanya habis untuk mendukung industri dan pengusaha, seharusnya BPDPKS harus fokus salurkan untuk kepentingan petani, contoh saat kelapa sawit anjlok, tidak ada peran, harusnya bisa dorong dengan memberikan pupuk kepada petani agar kebun sawit lebih produktif," tegas Pimpinan Baleg DPR RI ini
Lebih lanjut Wahid menyampaikan, melalui Komisi XI dirinya akan mendorong agar ada perbaikan tugas dan peran BPDPKB untuk kedepan, sehingga pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dapat menyasar petani dan perbaikan infrastruktur.
"Melalui Komisi XI saya akan berjuang dan mendorong, agar peran BPDPKS lebih kepada mendorong petani produktif dan perbaikan Infrasteuktur," pungkas Polisi Fraksi PKB. red
Sumber: lancangkuning.com
