Porospro.com - Pertamina pada awal September tahun lalu menaikkan harga jual bahan bakar minyak alias BBM jenis Pertalite, dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.
Tujuan dari penyesuaian banderol itu, menurut Pertamina adalah untuk mengimbangi fluktuasi harga minyak mentah dunia yang tidak stabil pasca konflik Rusia dan Ukraina.
Presiden Joko Widodo mengaku bahwa pemerintah sebenarnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau, dengan memberikan subsidi dari APBN. Namun, anggaran subsidi dan kompensasi terus naik hingga tiga kali lipat.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
Harga Rp10 ribu yang harus dibayar para pemilik kendaraan di DKI Jakarta dan sebagian besar wilayah Indonesia, nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan banderol Pertalite di wilayah Papua.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif mengatakan bahwa sebelum adanya Program BBM Satu Harga, banderol Pertalite di Kabupaten Puncak, Papua bisa menembus Rp100.000 per liter.
“Sebelumnya di beberapa daerah seperti di Papua, harganya mencapai Rp100 ribu per liter. Di Nunukan serta di Pegunungan Arfak, Papua Barat, harga per liternya juga sangat tinggi,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Selasa 31 Januari 2023.
Arifin menuturkan, tahun lalu Kementerian ESDM telah merealisasikan penambahan 92 titik lokasi BBM Satu Harga, sehingga totalnya saat ini mencapai 423 titik.
"Ke depannya, kami targetkan di tahun 2023 (sebanyak) 89 lokasi lagi. Ternyata, memang banyak wilayah-wilayah yang harus kami layani kebutuhan BBM nya," ungkapnya.
Meski sudah ada banderol standar dari pemerintah, namun sayangnya harga BBM di beberapa wilayah yang dijual di tingkat pengecer masih cukup tinggi. Contohnya di Wasior, Papua Barat di mana harga BBM jenis Pertalite di tingkat pengecer mencapai Rp15 ribu per liter pada siang hari, dan pada malam hari naik jadi Rp30 ribu per liter.
Sumber: viva.co.id