.jpeg)
Porospro.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mengingatkan Dinas Pendidikan agar sekolah bersih dari Politik Praktis. Legislatif tidak ingin lingkungan sekolah 'dikotori' dengan perilaku tidak netral.
Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto saat rapat dengar pendapat (RDP) awal pekan kemarin. Imbauan itu disampaikan lantaran ada kegiatan yang diduga adalah kampanye oknum Bacaleg di sekolah-sekolah.
"Masa-masa politik ini jangan diperuncing dengan masalah seperti ini, perlu penertiban pada kegiatan-kegiatan politik di sekolah-sekolah. Kita mengingatkan, terutama ASN untuk netral dalam hal Pemilu," kata Ade.
Selain itu, masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Provinsi Riau juga menjadi atensi DPRD Riau. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Karmila Sari mengatakan, sudah 13 ribu lebih yang mendaftar atau yang punya akun. Jadi, sampai tanggal 26 Juni ini nanti mereka ada tiga pilihan sekolah. Misalnya kalau tertolak di sekolah pertama, dikasih kesempatan ke sekolah kedua.
"Tanggal 1 Juli nanti akan ada pengumuman serentak apakah dia terpilih di SMA mana," kata dia.
Sementara, daya tampung sekolah negeri sekitar 9 ribu. Sedangkan yang sudah mendaftar sekitar 13 ribuan. "Artinya ini kan sudah kelebihan sekitar 4 ribu. Kita tidak lupa juga ada sekolah swasta," kata dia.
Lanjut dia, untuk solusi sudah ada beberapa. Komisi V sudah koordinasi dengan kadisdik dan konsultasi dengan pusat untuk membuka doble shift. (Advertorial)