Porospro.com - Di penghujung jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar, diduga masih banyak Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang bermasalah.
Komisi III DPRD Riau akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan aset. Sebab, aset-aset ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan 2022.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau Zulkifli Indra mengatakan, beberapa aset yang diduga bermasalah dan menjadi temuan tersebut, seperti gedung Quran Center, tenda elektrik di Masjid Annur, gedung Riau Creative Hub, dan sejumlah aset lainnya yang dianggap bermasalah.
"Kami akan panggil satu persatu yang berkaitan dengan aset, yang dalam LHP BPK itu menjadi temuan," kata Zulkifli Indra, Kamis (20/07/2023).
Ia menegaskan, banyak persoalan aset yang harus dituntaskan, baik itu aset yang masih dikuasai pejabat maupun aset yang tidak jelas keberadaannya. Kata dia, semuanya harus tertata dan punya manfaat bagi daerah.
"Jangan sampai ada aset yang terlantar dan dikuasai oleh pihak yang tidak jelas," tegas Zulkifli Indra.
Sebelumnya, Komisi III mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Undangan untuk RDP yang harusnya digelar Senin itu sudah disampaikan pekan lalu. Tapi, kedua OPD yakni Bapenda dan BPKAD Pemprov Riau tidak datang dengan alasan berangkat keluar provinsi.
Pembahasan penting itu terpaksa diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Apalagi, beberapa hari ke depan, seluruh Anggota DPRD Riau melaksanakan reses ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. (Advertorial)