Porospro.com - Adanya indikasi pungutan liar pada proses PPDB SMA/SMK Negeri di Riau masih menjadi persoalan hingga saat ini. Hal ini menjadi temuan Anggota DPRD Riau Dapil Indragiri Hilir, Andi Darma Taufik saat reses di Kecamatan Kateman.
"Saat turun reses kemarin ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan pembiayaan uang baju, uang osis dan atribut, uang pembangunan. Bahkan ada uang taman dengan jumlah ratusan ribu, dan dari bukti yang kita dapatkan itu, ada orangtua yang membayar sampai dua jutaan," kata Andi.
Dikatakan Andi, hal ini tentu sangat memberatkan masyarakat, apalagi saat ini dalam kondisi pemulihan ekonomi.
"Kondisi ekonomi di Inhil tu sekarang sedang drop, harga komoditas turun, harga pinang murah, kan kasihan masyarakatnya," ucapnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini meminta Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk segera melakukan pemantauan terkait adanya indikasi pungutan liar di beberapa sekolah di Inhil.
"Kita minta Kepala Dinas Pendidikan segera menurunkan timnya untuk men-cek langsung seluruh SMA/SMK Negeri di Inhil. Karena kan apapun pembiayaan itu harus sesuai dengan Permendikbud nomor 75 itu, ada batas-batasannya, jangan sampai sekolah malah menyalahi aturan ini," katanya. (Advertorial)