Porospro.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam keras proses penanganan kasus hama kumbang yang merusak lahan kelapa masyarakat Kecamatan Enok. Konflik antara petani dan PT Pelita Wijaya Perkasa (PWP) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan kini memasuki babak yang makin mencederai rasa keadilan.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai otoritas tertinggi seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendistribusikan keadilan secara menyeluruh. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan keberpihakan yang mencolok kepada kepentingan investasi.
Pencabutan status quo dan diberikannya izin operasional kembali kepada PT PWP, padahal belum ada penyelesaian secara menyeluruh terhadap masyarakat terdampak, adalah bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap prinsip keadilan substantif.
“Bagaimana mungkin perusahaan bisa kembali beroperasi sementara masih ada masyarakat masih hidup dalam ketidakpastian dan kehilangan penghidupan? Ini bukan hanya kelalaian, ini penghinaan terhadap jeritan rakyat kecil!,” tegas Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf.
Perlu diketahui, dalam rapat mediasi ke-9 yang digelar di Kantor Bupati pada 20 April 2025, telah disepakati pembentukan tim verifikasi independen untuk mengecek langsung kerusakan dan menentukan skema ganti rugi yang adil. Namun hingga kini, tim tersebut tidak pernah turun ke lapangan.
Lebih tragis lagi, sebelumnya telah dibentuk pula Tim Percepatan Penanganan yang dipimpin oleh Asisten II Bupati. Lagi-lagi, hasilnya nihil. Tidak ada tindakan konkret, tidak ada laporan transparan, dan tidak ada kejelasan arah penyelesaian. HMI menduga kuat adanya kolusi antara pihak pemerintah daerah dan perusahaan demi melanggengkan kepentingan segelintir elit.
Ramli, masyarakat yang terdampak kerusakan kebunnya di parit Tanjung Toyok mengatakan bahwa hal ini adalah bentuk diskriminasi dan pemerintah daerah dan pihak PWP harusnya berlaku adil terhadap masyarakat.
"Perlakuan berbeda terhadap masyarakat adalah bentuk diskriminasi yang terang-benderang. Ini ketidakadilan, harusnya Pemda dan Perusahaan (PT.PWP) berlaku adil kepada semuanya," katanya.
Ironisnya, hari ini semua pihak ramai menyebut kelapa sebagai komoditas unggulan pertanian Indragiri Hilir. Tapi realitasnya, para petani kelapa justru dibiarkan kelaparan, kehilangan lahan, dan tak mendapatkan perlindungan apa pun. Padahal, Indragiri Hilir selama ini dijuluki sebagai Hamparan Kelapa Dunia, tapi ternyata hanya slogan, bukan komitmen.
HMI Cabang Tembilahan menegaskan, perjuangan belum selesai. Kami akan terus mengawal kasus ini, menyuarakan kepentingan rakyat, dan membuka seluruh kedok permainan kotor antara pemerintah dan korporasi. Keadilan bukan untuk dipilih-pilih. Keadilan bukan hak segelintir orang. Keadilan adalah hak seluruh rakyat.
"Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Tertindas! Lawan Ketidakadilan yang Terorganisir!," pungkasnya.
Tulis Komentar