Kabupaten Labuhanbatu Jadi Tuan Rumah P2K Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan

Kabupaten Labuhanbatu Jadi Tuan Rumah P2K Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan

Porospro.com - Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, S.p.OG.,M.K.M., resmi membuka kegiatan Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) di wilayah kerja Kantor Regional VI BKN Medan, Pantai Timur, Kamis (9/10/25) di Aula Pendopo, Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu. Kegiatan itu, turut dihadiri Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, Dr. Janry H.U.P Simanungkalit, S.Si.,M.Si., Sekdakab Labuhanbatu, Ir. Hasan Heri Rambe, dan perwakilan kepala daerah wilayah kerja Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai. Mengawali sambutannya, Bupati Labuhanbatu mengucapkan selamat datang kepada Kepala Regional VI BKN Medan, dan perwakilan kabupaten/kota yang telah hadir di bumi Ika Bina En Pabolo. Ia berharap, kehadiran semuanya dapat menjadi penambah semangat mereka sebagai penyelenggara. “Selamat datang di bumi Ika Bina En Pabolo, semoga perjalanan bapak menyenangkan, dan kehadiran bapak menjadi suatu semangat bagi kami penyelenggara yang ada di Kabupaten Labuhanbatu,”ucapnya. Ia juga menyambut baik, dan turut memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, yang telah berkenan menunjuk Kabupaten Labuhanbatu, sebagai tuan rumah pelaksanaan pendekatan dan pelayanan kepegawaian wilayah kerja Regional VI. “Saya sangat menyambut baik, dan mengapresiasi inisiatif Regional VI BKN, yang telah menjadikan Kabupaten Labuhanbatu sebagai tuan rumah kegiatan ini,”ucapnya lagi. Menurutnya, kegiatan ini adalah bagian dari komitmen dan bentuk nyata Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di daerah. Ia menyebut, kegiatan ini sekaligus dapat memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah. “Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen BKN, khususnya di wilayah kerja Sumatera Utara, terhadap ASN di daerah. Sekaligus memperkuat sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola ASN,”sebutnya. Ia mengatakan, kegiatan pendekatan pelayanan ini, merupakan kegiatan yang strategis dalam meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan kepatuhan para ASN terhadap berbagai regulasi kepegawaian, apalagi di tengah era digital dan reformasi birokrasi saat ini. “Pendekatan pelayanan seperti ini sangatlah strategis untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan kepatuhan ASN terhadap regulasi kepegawaian, terlebih di era digital dan reformasi birokrasi,”katanya. Diakhir sambutannya, ia kembali mengingatkan ASN yang saat ini benar-benar dituntut untuk adaptif, profesional, dan memiliki integritas sesuai konsep yang berakhlak sebagai ‘Core Values’ ASN di seluruh penjuru daerah Indonesia. “ASN saat ini dituntut untuk adaptif, profesional, dan berintegritas sesuai konsep berakhlak sebagai Core Values ASN di seluruh Indonesia,”ucapnya. Sementara, Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, Dr. Janry H.U.P Simanungkalit, S.Si.,M.Si., menjelaskan, kegiatan P2K ini, merupakan progres atau tindak lanjut dari BKN melalui BKN Medan. Mereka hadir sebagai pembantu yang akan memberi fasilitas bagi pemerintah daerah. “Kegiatan P2K ini, merupakan kegiatan dari progres Badan Kepegawain Negara melalui BKN Medan. Disini kami dalam kegiatan ini lebih banyak ingin membantu, ingin memfasilitasi,”jelasnya. Salah satu yang paling perlu menjadi perhatian khusus adalah perihal pensiunan ASN. Ia menyebut, jangan sampai ada ditemukan data yang pensiun, akan tetapi tidak dipensiunkan. Hal ini mengakibatkan uang terus mengalir dan pihak bersangkutan atau instansi harus mengembalikannya. “Jadi jangan sampai ada di data kita dia pensiun, tapi tidak dipensiunkan. Akhirnya mengalir terus ini uangnya, nah nanti repot mengembalikan uangnya ini, ada dua, yang bersangkutan dan instansi,”sebutnya. “Kemudian isu lainnya terkait manajemen ASN, kita ingin memberikan ruang bagi kepala daerah untuk memilih orang terbaiknya, kami cek untuk Labuhanbatu sudah masuk juga. Ini Labuhanbatu sudah bagus, Labura juga sudah masuk, ini kalau bisa wilayah pantai timur bisa ekspos, kalau sudah ekspos ada SK Kepala BKN diserahkan langsung ke ibu bupati dan kepala daerah masing-masing,”tutupnya.(Jr)

image
Redaksi

Berbagi informasi Tlp/WA 082389169933 Email: [email protected] Pengutipan Berita dan Foto harap cantumkan porospro.com sebagai sumber tanpa penyingkatan


Tulis Komentar