Penulis : Ansor
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai
-Dumai hari ini bukan sekedar kota yang sedang membangun, ia adalah ruang yang sedang diperebutkan, kekuasaan, modal, dan kepentingan ekonomi besar bergerak cepat, seringkali meninggalkan publik dan lingkungan hidup sebagai korban yang tak tercatat dilaporan resmi.
Dumai hari ini bukan semata soal penataan kota atau kebijakan administratif. Ia adalah potret telanjang tentang bagaimana kekuasaan bekerja, kepada siapa ia berpihak, dan apa yang dikorbankan demi menjaga relasi itu. Dari mengeluarkan Kebijakan, penyusunan kepala OPD, pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, tata ruang, hingga krisis lingkungan hidup, benang merahnya semakin ketara, kepentingan publik terus tersingkir oleh kepentingan modal.
Penyusunan kepala OPD berulang kali dipersepsikan publik bukan sebagai upaya membangun birokrasi profesional dan berintegritas, melainkan sebagai konsolidasi loyalitas politik. Meritokrasi sering kali kalah oleh kedekatan. Jabatan menjadi alat balas jasa, bukan amanah pelayanan.
Akibatnya, OPD kehilangan daya kritis dan berubah menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Dalam struktur seperti ini, kebijakan tidak lahir dari perdebatan rasional dan kebutuhan objektif masyarakat, melainkan dari kepatuhan struktural dan kepentingan elite.
Problem ini semakin terlihat dalam pengelolaan anggaran daerah. Di tengah narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah, APBD justru diarahkan ke proyek-proyek raksasa yang patut dipertanyakan urgensinya. Salah satunya adalah alokasi anggaran sekitar puluhan miliar dari APBD untuk pembangunan dan penanganan jalan nasional.
Ironisnya, kerusakan jalan-jalan tersebut selama ini sebagian besar disebabkan oleh angkutan berat perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi tanpa pengawasan ketat. Namun alih-alih membebankan tanggung jawab kepada korporasi perusak, justru uang rakyat yang dikorbankan untuk menambal dampak aktivitas industri.
Lebih ironis lagi, setelah APBD “dipersembahkan” untuk menopang jalan nasional, pemerintah daerah bergerak cepat menghadap ke pemerintah pusat, seolah-olah ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka sedang memperjuangkan anggaran APBN untuk pembangunan jalan nasional lainnya di Dumai.
Narasi perjuangan ke pusat dibangun rapi, namun faktanya rakyat telah lebih dulu membayar mahal melalui APBD. Ini bukan sekadar soal pembangunan jalan, tetapi soal politik pencitraan yang menutupi ketimpangan tanggung jawab antara negara, daerah, dan korporasi.
Di sisi lain, posisi wakil walikota tak terlihat. Alih-alih berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dan penguat tata kelola, peran tersebut terlihat lebih sebagai simbol dan formalitas belaka. Hadir dalam undangan, seremoni, dan agenda seremonial, namun minim jejak dalam perumusan kebijakan strategis dan pengawasan kekuasaan. Kekuasaan menjadi terpusat, kritik internal nyaris tak terdengar, dan ruang koreksi semakin menyempit.
Logika itu berlanjut, dalam sektor pembangunan dan tata ruang, wajah Dumai berubah cepat terutama di sepanjang bibir pantai. Perusahaan-perusahaan swasta besar tumbuh menjulang, sementara ruang publik dan akses masyarakat perlahan menghilang. Nelayan terdesak, kawasan pesisir kehilangan fungsi ekologisnya, dan kota diarahkan menjadi etalase investasi. Perubahan tata ruang ini berlangsung nyaris tanpa dialog publik yang sungguh-sungguh, tanpa partisipasi bermakna dari warga yang terdampak langsung.
Pertanyaan mendasarnya kian mendesak: untuk siapa perubahan tata ruang ini dirancang?
Apa kegunaannya bagi warga Dumai secara langsung?
Ataukah justru untuk melayani kepentingan segelintir korporasi dan oknum “tuan tanah” yang berada dalam lingkaran oligarki lokal?
atau jangan-jangan kota ini sedang disiapkan sebagai ruang akumulasi modal, sementara masyarakat hanya diminta beradaptasi ?
Relasi kuasa dengan modal besar terasa begitu intim. Perizinan tampak mudah, pengawasan longgar, dan kebijakan lentur. Negara hadir memfasilitasi, bukan mengawasi. Negara terlihat ramah pada korporasi, namun tegas dan keras kepada rakyat kecil. Pedagang kaki lima dikejar, nelayan dipinggirkan, masyarakat diminta patuh dan menyesuaikan diri atas nama ketertiban dan pembangunan.
Sementara itu, CSR perusahaan yang seharusnya menjadi instrumen tanggung jawab sosial dan ekologis justru tak jelas arah dan manfaatnya. Transparansi nyaris nihil. Publik tak pernah benar-benar tahu CSR itu untuk siapa, dikelola bagaimana, dan apakah benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak industri. CSR berubah dari kewajiban moral menjadi alat legitimasi semu bagi ekspansi modal.
Persoalan lingkungan memperlihatkan wajah paling gelap dari model pembangunan ini. Perambahan hutan dan kawasan hijau terus terjadi. Penebangan kayu di wilayah-wilayah tertentu berlangsung dengan minim pengawasan. Ruang hijau yang seharusnya menjadi penyangga ekologis kota justru dikorbankan atas nama pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Aktivitas pertambangan galian C ilegal diduga beroperasi di sejumlah titik, merusak struktur tanah, memicu abrasi, dan memperparah krisis lingkungan. Namun penindakan nyaris tak terdengar gaungnya. disaat masyarakat mencoba menyuarakan, kaki tangan penguasa hanya menjawab, "itu kewenangan Pemerintah Provinsi, bukan kami".
kita seolah dibodohi, seolah-olah kekuasaan pemerintah provinsi tersebut begitu Absolut, padahal kita semua mengetahui bahwa rekomendasi, pengawasan dan penertiban tetap tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pembiaran ini melahirkan kesan kuat bahwa hukum lingkungan hanya tegas di atas kertas, tetapi lumpuh di hadapan kepentingan modal.
Lebih mengkhawatirkan lagi, dugaan pembuangan limbah perusahaan ke laut terus berulang tanpa kejelasan penyelesaian. Laut yang seharusnya menjadi sumber kehidupan nelayan justru terancam pencemaran. Ketika laut rusak, yang kehilangan bukan korporasi, melainkan masyarakat pesisir. Namun suara mereka jarang benar-benar menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Semua ini berlangsung di tengah kuasa anggaran yang besar, tetapi miskin transparansi substantif. Prioritas belanja publik kerap sulit dipahami logikanya. Sektor-sektor vital bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga sering terpinggirkan, sementara proyek-proyek tertentu justru dipercepat tanpa akuntabilitas yang memadai.
Ironi kian terasa ketika mengingat janji politik. Dalam kampanye, penutupan tempat hiburan malam digaungkan sebagai komitmen moral. Namun realitas berbicara sebaliknya. Tempat hiburan justru semakin menjamur. Gelanggang perjudian yang diduga beroperasi terbuka menjadi rahasia umum. Usaha pijat yang disinyalir sebagai kedok prostitusi tumbuh di berbagai sudut kota. Kafe-kafe menjual minuman beralkohol secara bebas, seolah tanpa kontrol berarti.
Pemerintah hadir tegas kepada PKL dan usaha kecil, tetapi tampak longgar terhadap bisnis bermodal besar. padahal waktu kampanye periode kedua kemarin berani berbahasa, masyarakat bebas berjualan dimanapun, asal tidak menutupi jalan dan menjaga ketertiban, tapi apa? Aturan terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Moralitas dijadikan alat kampanye, bukan prinsip kebijakan. Lingkungan dikorbankan, ruang publik diserahkan, janji politik dilupakan.
Dumai hari ini memang bergerak cepat, tetapi arahnya patut dilihat oleh 2 mata. Dumai hari ini tampak seperti kota yang dikelola dengan logika korporasi. efesien bagi modal, represif bagi rakyat, dan eksploitasi terhadap alam. pembangunan berjalan cepat, tapi meninggalkan jejak kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial yang akan diwariskan ke generasi berikutnya.
Ketika kekuasaan terlalu akrab dengan oligarki, ketika APBD dipakai menutup dosa korporasi, ketika tata ruang diarahkan untuk kepentingan modal, dan ketika lingkungan rusak tanpa pertanggungjawaban, maka yang sedang dibangun bukanlah kota berkelanjutan, melainkan kota yang tunduk pada kekuasaan dan modal.
Dan sejarah selalu memberi catatan tegas, kekuasaan yang membiarkan kerusakan lingkungan, mengabaikan keadilan sosial, dan menutup telinga dari kritik, serta janji politik yang dikhianati, pada akhirnya cepat atau lambat, akan kehilangan legitimasi moral dimata masyarakatnya sendiri.
09 Februari 2025 - GEMPA Kota Dumai
.jpg)
Tulis Komentar