Porospro.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19 Erick Thohir optimistis, PT Bio Farma bisa memproduksi dan menyuntikkan 30 hingga 40 juta vaksin mulai awal 2021 ke masyarakat Indonesia.
Sebagaimana diketahui, PT Bio Farma saat ini tengah menyelesaikan uji klinis tahap III vaksin COVID-19 dari Sinovac asal China.
"Januari-Februari kita bisa mulai menyuntikkan sampai kurang lebih 30-40 juta vaksin," ujar Erick dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (7/8/2020).
Erick menjelaskan, pelaksanaan penyuntikan tersebut nantinya akan membutuhkan kerja sama yang kompak antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TNI, Polri dan Palang Merah Indonesia (PMI).
Hal ini dikarenakan kapasitas produksi imunisasi vaksin di Indonesia baru sekitar 40 juta penyuntikan setahun. Sedangkan, Indonesia membutuhkan vaksin untuk mengimunisasi 160 hingga 190 juta orang. Apalagi, setiap orang membutuhkan 2 kali imunisasi, artinya Indonesia harus mampu memproduksi antara 320-380 juta vaksin. Untuk itu, kerja sama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membantu proses produksi tersebut.
"Kalau dua kali suntik jadi 320 sampai 380 juta vaksin. Kapasitas kita 40 juta per tahun, tiba-tiba sekarang harus 320 sampai 380 juta setahun, sesuatu yang impossible kalau kerja sendiri-sendiri," ungkapnya.
Pemerintah sendiri mengestimasi kebutuhan dana untuk produksi vaksin sekitar US$ 4,5 miliar atau setara Rp 65,25 triliun (kurs Rp 14.500/US$).
"Kalau harganya US$ 15 per vaksin, jadi berapa? Anggap 300 juta orang dikali US$ 15, sudah US$ 4,5 miliar," ujar Erick.
Erick mengatakan, rencananya dana vaksin COVID-19 tersebut sebagian akan menggunakan dana dari Kementerian Kesehatan.
"Ya saya rasa ini yang sudah kita rapatkan kemarin, dari anggaran Kemenkes yang tersisa Rp 24,8 (triliun) ya mungkin sebagian buat down payment vaksin dulu," imbuhnya.
Erick mengatakan, pelaksanaan imunisasi vaksin COVID-19 akan sepenuhnya dilaksanakan pemerintah. Artinya vaksin tidak akan dijual bebas demi menghindari penyalahgunaan vaksin.
"Ini program pemerintah. Saya rasa nanti kalau ini dibebaskan ya kaya dan miskin ada lagi dong, nanti yang kaya duluan yang pada disuntik, karena pada bayar duluan, kan tidak bisa seperti itu, justru pada saat ini, kita nanti pada saat imunisasi harus benar petakan lagi mana yang daerah-daerah rawan atas COVID-19 ini," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memetakan daerah-daerah mana saja yang masyarakatnya akan disuntikkan vaksin tersebut terlebih dahulu.
"Mungkin yang di bulan pertama Jawa Timur Atau Sulawesi Selatan atau Sumut yang pada saat ini masih tinggi. Supaya dengan imunisasi ini, penyebarannya turun," tambahnya.
Sumber: detik.com
Tulis Komentar