Hutan Mangrove Raksasa Pulau Cawan Berhasil Menarik Perhatian Mahasiswa Luar Negeri

Porospro.com - Hutan mangrove yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan aset penting bagi
keberlangsungan kehidupan masyarakat baik yang berada di dalam kawasan maupun diluar ekosistemnya.

Bupati Inhil, HM Wardan, mengatakan diKabupaten Inhil salah satunya di Pulau Cawan memiliki hutan bakau 1.000 hektare.

Hutan bakau memang sangat diperlukan, sebagaimana diketahui dengan adanya Hutan Mangrove ini diharapkan wilayah Desa terhindar dari gelombang, intrusi air asin, dan abrasi.

Selain Fungsinya, Ekosistem Mangrove menjadi produk wisata yang menarik karena menyajikan fenomena alam yang beragam, mulai dari keanekaragaman jenis mangrove, jenis – jenis fauna yang terdapat dalam ekosistem tersebut seperti burung, mollusca (siput atau keong), ikan, jenis-jenis crustacea (kepiting) dan hewan-hewan lainnya.

Kebanyakan hutan bakau di daerah lain berukuran kecil, namun rata-rata kayu di Pulau Cawan ini berukuran raksasa. Jenis ini tidak terdapat di daerah lain.

Memiliki 60 persen hutan bakau Pulau Cawan masih menyimpan pohon yang besar dengan Diameter pohonnya sampai 40 cm.

Hutan Mangrove Pulau Cawan merupakan salah satu paru-paru bakau tertua di Inhil dengan dua spesies terbanyak Rizopora Apikulata dan Rizopora Mukronata. Oleh karena itu, Pemkab Inhil sudah menempatkan Pulau Cawan menjadi kawasan taman hutan rakyat (tahura).

Hutan Mangrove Pulau Cawan, Mandah berhasil menarik perhatian Mahasiswa Jepang untuk mengunjungi Hutan Mangrove Terbesar diInhil ini.

Dikutip dari InfoPublik.id Kunjungan tersebut dilakukan mereka dalam rangka mengenal tentang Pariwisata, Budaya serta Suku yang ada di Kabupaten Inhil.

Memiliki banyak Hutan Mangrove ,Pemerintah sangat fokus terhadap reboisasi maupun penanaman Mangrove di kawasan pesisir.Dengan reboisasi mangrove, diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Peran aktif masyarakat yang juga diharapkan menjadi kunci di tingkat tapak dalam pengelolaan ekosistem mangrove ini, dimana desa sebagai unit terkecil dalam tata pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan dan pengelolaan wilayah berdasarkan karakter geografisnya. (Advertorial)