Porospro.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak berpikir untuk melakukan kebijakan lockdown atau menghentikan total pergerakan manusia.
Beberapa negara telah menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus.
"Tidak ada kita berpikir ke arah kebijakan lockdown," tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Senin (16/3/2020).
Jokowi menggarisbawahi pemerintah saat ini berupaya mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar penyebaran COVID-19.
Anggota Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Tutum Rahanta, mengatakan lockdown tak bisa jadi pilihan begitu saja, karena harus mempertimbangkan solusi dari dampaknya.
"Bagaimana impact-nya, bagi saudara kita yang nggak ada kerja, terutama bagi orang yang biasa mendapat rezeki dari keramaian," kata Tutum kepada CNBC Indonesia.
Selain itu, menurut Tutum kebijakan lockdown harus benar-benar dipersiapkan, karena konsekuensi saat banyak orang tak bisa keluar rumah maka segala kebutuhan pokok harus tetap tersedia. Ia mencontohkan kebijakan lockdown yang terjadi di Kota Wuhan, asal mula virus corona.
"Kalau di China dilakukan lockdown, setiap orang tak boleh keluar rumah, supermarket tetap tersedia hanya 2 hari sekali dijatah. Lalu pemerintah membuat dapur umum yang disediakan, lalu pemerintah harus beri subsidi bagi pemberi kerja saat lockdown terjadi. Apakah kita tak mampu? tak mampu," kata Tutum.
Bagi dunia usaha termasuk peritel tentu saja siap saja bila memang pilihan terburuk dilakukan. Tentu dengan syarat sistem logistik dan arus barang masih bisa beroperasi meski ada kebijakan lockdown.
"Kita sudah mempertimbagkan segala sesuatu. Di internal kita sudah menyiapkan hal teburuk," katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Pengupahan dan Bansos Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman, berpendapat bila opsi lockdown tak dilakukan maka bisa memakai skenario yang dilakukan di Korsel tanpa lockdown.
Sarana pemeriksaan corona atau test pack harus sudah disiapkan sehingga orang sudah tahu apakah mereka terjangkit corona atau tidak. Dampaknya ekonomi tak terlalu terganggu dan asalkan disiplin masyarakat.
"Sekarang kita bingung, nggak usah lockdown," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyerahkan kepada pemerintah soal skenario apa yang akan diambil. Bagi pengusaha yang penting adalah kepastian.
Ia menggarisbawahi bila lockdown berlaku, maka konsekuensinya pada pelaku ekonomi khususnya dunia usaha, karena cashflow mereka akan nihil.
"Saya tergantung apa yang diputuskan, yang penting jelas, kalau lockdown, apa langkah-langkahnya," kata Hariyadi.
Sumber: cnbcindonesia.com
Tulis Komentar