Porospro.com,- Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indragiri Hilir Gelar Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDESA) Tahun 2022, Tembilahan, Minggu (31/10/22).
Pelaksanaan ini di hadiri oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. M. Wardan yang di wakili oleh asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Tantawi Jauhari sekaligus membuka Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDESA) Kabupaten Inhil yang di laksanakan di Aula Hotel Inhil Pratama.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indragiri Hilir, Budi N.Pamungkas, S.STP.,M.Si menyebutkan Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDesa dan agar tertib administrasi dan tepat waktu.
"Dengan adanya BUMDes kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dapat di lakukan lanjutkan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dan juga dapat memperoleh keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli desa adalah merupakan beberapa tujuan BUMDes, selain itu BUMDes juga dapat berguna dalam pemanfaatan aset desa untuk menciptakan nilai tambah atas aset desa tersebut". Ujarnya
Lanjutnya, diharapkan dengan diadakannya Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDESA) ini dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam pengelolaan keuangan BUMDes di daerah masing .
Tambahnya, Pelatihan pengembangan Aplikasi SIA BUMDESA ini bertujuan agar pengelola BUMDESA khususnya bendahara dapat menyusun laporan keuangan berbasis aplikasi sehingga terjadi keseragaman laporan keuangan BUMDESA untuk seluruh BUMDESA yang ada di Kabupaten Inhil.
Pelatihan dilaksanakan dari tanggal 31 Oktober s/d 2 November 2022 dengan jumlah Peserta 60 orang terdiri dari Direktur dan bendahara BUMDESA masing-masing dan narasumber dari BPKP Provinsi Riau sebanyak 3 orang.
Dalam kata sambutannya Asisten I Setdakab Inhil H. Tantawi Jauhari yang di awali dengan pengalungan tanda peserta, berharap para peserta dapat mengikuti bimtek secara serius karena pentingnya pengelolaan dana pada BUMDESA secara akuntabel dan transparan akan menutup celah resiko tindak pidana korupsi.
"Kita tidak ingin kesalahan dalam pengelolaan administrasi BUM desa menjadi terpanggil dan tersangkut tindak pidana," tambahnya.
Diharapkan dengan adanya Bimtek, pengelolaan keuangan BUMDESA dapat lebih transparan, laporan keuangannya mudah dipahami serta dapat menghemat waktu.
Penggunaan aplikasi ini juga dapat mengefektifkan kerja pengelola BUMDESA sehingga dapat lebih fokus menggali potensi desa yang berdampak ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa serta membantu masyarakat dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di desa. (Safar)
Tulis Komentar