Cara Mengurus Pelat Nomor Kendaraan Bermotor yang Hilang atau Rusak

Porospro.com - Pelat nomor kendaraan bermotor yang rusak atau hilang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang mengalami hal tersebut, wajib segera mengganti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan yang baru.

Namun pergi ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk mengurus pelat nomor yang rusak atau hilang kerap dihindari. Sebagian pemilik kendaraan memilih memanfaatkan jasa pembuatan pelat nomor dibanding antre di SAMSAT.

Padahal menurut Kasi STNK Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Arif Fazlurrahman, pembuatan nomor pelat kendaraan yang rusak atau hilang tidak rumit. Penerbitan pelat nomor kendaraan bermotor hanya bisa dilakukan kepolisian melalui SAMSAT.

"Selain yang tidak diterbitkan POLRI tidak resmi, bisa dikatakan ilegal," ujar Arif.

A. Cara mengurus pelat nomor kendaraan bermotor yang rusak

1. Datang ke kantor SAMSAT di wilayah setempat

2. Membawa bekas pelat nomor kendaraan bermotor

3. Membawa beberapa syarat yang diperlukan yaitu KTP pemilik, STNK asli, BPKB asli, atau surat keterangan leasing jika masih di leasing

4. Membawa serta kendaraan untuk cek fisik.

B. Cara mengurus pelat nomor kendaraan bermotor yang hilang

1. Datang ke kantor SAMSAT di wilayah setempat

2. Membawa surat kehilangan dari Polsek atau Polres di wilayah setempat

3. Membawa beberapa syarat yang diperlukan yaitu KTP pemilik, STNK asli, dan BPKB asli

4. Membawa serta kendaraan untuk cek fisik.

Menurut Arief cara mengurus pelat nomor kendaraan bermotor dan pembuatannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk proses pembuatan pelat nomor kendaraan bermotor yang rusak atau hilang hanya membutuhkan waktu 10 menit.

Biaya yang dikenakan saat mengurus pelat nomor kendaraan bermotor yang rusak atau hilang masuk kategori Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besarnya biaya tersebut adalah Rp 60 ribu untuk kendaraan beroda dua dan tiga, sedangkan untuk alat transportasi roda empat besarannya adalah Rp 100 ribu. Aturan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016.

Sumber: detik.com