Stop KDRT, Dapat Di Jerat Hukum dan sanksi Bagi Pelaku tindak pidana KDRT dengan perbuatan kekerasan secara fisik

Stop KDRT, Dapat Di Jerat Hukum dan sanksi Bagi Pelaku tindak pidana KDRT dengan perbuatan kekerasan secara fisik

Porospro.com, Inhil - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga dan Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menghimbau kepada pasangan yang sudah menikah untuk tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Himbauan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas P2KBP3A Inhil R Arliansyah melalui Wakil Ketua Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Siti Munziarni SKM MKS mengatakan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau (KDRT) akan berdampak tidak baik kepada korban dan gangguan psikologis terhadap anak.

"Jangan lakukan KDRT karena tidak hanya berdampak kepada si korban tetapi orang yang ada di sekitar korban terutama anak anak yang berakibat timbul permasalahan psikologis dikemudian hari," harapnya.

Disisi lain, dari segi hukum pidana, dikutip dari detikNews.com pelaku KDRT bisa dituntut dengan Pasal 44 UU KDRT tentang ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ini memuat aturan terkait hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana KDRT dengan perbuatan kekerasan secara fisik.

 

 

image
Redaksi

Berbagi informasi Tlp/WA 082389169933 Email: redaksiporospro@gmail.com Pengutipan Berita dan Foto harap cantumkan porospro.com sebagai sumber tanpa penyingkatan


Tulis Komentar