Porospro.com - Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kota Dumai memasuki babak paling keras. Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Dumai diperiode kedua kali pertama menuai kritik paling keras dari gabungan elemen mahasiswa dan pemuda yang tergabung kedalam Aliansi Solidaritas Mahasiswa, Pemuda, dan Aktivis (SOMASI) Kota Dumai.
SOMASI memastikan akan menggelar Malam Kreasi dan Mimbar Bebas bertajuk “Rapor Merah: 1 Tahun Kinerja di Periode Kedua Wali Kota Dumai” sebagai bentuk evaluasi terbuka dan perlawanan moral terhadap kebijakan pemerintah daerah yang terasa tak pro kemasyarakat.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam, 12 Februari 2026, di Gerbang Taman Bukit Gelanggang, Jalan HR Soebrantas, dan telah diberitahukan secara resmi kepada aparat kepolisian sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
SOMASI menegaskan bahwa mimbar bebas ini menjadi ruang bagi rakyat untuk menilai langsung arah kebijakan pemerintah daerah. “Diberi mandat, diberi nilai. Rakyat menilai, pemerintah diuji,” demikian kutipan judul kegiatan yang tertuang dalam surat pemberitahuan tersebut.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Dumai, Ari, menegaskan bahwa rapor merah yang disematkan bukan sekadar simbol, melainkan hasil penilaian objektif atas arah kebijakan pemerintah kota yang dinilai semakin kehilangan orientasi kerakyatan.
“Periode kedua seharusnya menjadi momentum pembenahan. Tapi yang kami lihat justru stagnasi, pembiaran, dan kebijakan yang menjauh dari kepentingan publik. Ini bukan kegagalan teknis, ini kegagalan arah dan keberanian politik,” tegas Ari.
Menurutnya, kegagalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada Wali Kota sebagai figur, melainkan juga melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta OPD teknis yang menjadi perancang dan pelaksana kebijakan.
SOMASI secara tegas menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai gagal mengendalikan kerusakan lingkungan, mulai dari perambahan hutan, aktivitas galian C ilegal, hingga rusaknya kawasan hijau. Kondisi ini disebut sebagai bukti lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.
Di sektor infrastruktur dan tata ruang, Dinas PUPR dan Dispetaru juga disorot karena dinilai menjalankan pembangunan tanpa perspektif keberlanjutan dan keadilan ruang. Penataan ruang yang carut-marut disebut lebih mengakomodasi kepentingan proyek dan investasi dibanding keselamatan serta kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dinilai gagal memastikan penyerapan tenaga kerja lokal, meski Dumai dikelilingi industri besar. Pemuda lokal disebut terus tersingkir, sementara pemerintah daerah tidak menunjukkan keberpihakan yang tegas.
Tak kalah tajam, kritik juga diarahkan kepada Bappeda yang dinilai gagal merumuskan perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Perencanaan pembangunan disebut lebih tunduk pada kepentingan elite dan korporasi, bukan pada visi keadilan sosial dan keberlanjutan.
Koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA), Ansor, menyebut kondisi ini sebagai kegagalan struktural pemerintahan daerah.
“Wali Kota menetapkan arah, TAPD mengunci anggaran, Bappeda menyusun perencanaan, OPD teknis mengeksekusi. Kalau hasilnya kerusakan lingkungan, pengangguran lokal, dan kebijakan elitis, maka itu adalah kegagalan kolektif,” tegas Ansor.
Ansor menilai, Pemerintah Kota Dumai saat ini lebih sibuk menjaga stabilitas kekuasaan dan kepentingan modal ketimbang menjawab persoalan mendasar rakyat.
“Kalau pemerintah terus menutup mata, maka mimbar bebas ini bukan akhir. Ini peringatan awal. Rakyat tidak boleh terus dijadikan korban atas nama pembangunan,” ujarnya.
Malam Kreasi dan Mimbar Bebas tersebut akan diisi dengan orasi politik, pembacaan pernyataan sikap, serta ekspresi seni sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dinilai gagal, elitis, dan merusak masa depan Kota Dumai.
Tulis Komentar