Porospro.com - Pemerintah Portugal akan mengurangi pergerakan masyarakat selama 15 hari ke depan guna memerangi penyebaran penyakit COVID-19 atau virus corona, menambahkan jika ini adalah keadaan yang cukup darurat.
"Ini adalah keputusan yang luar biasa untuk periode yang luar biasa," kata Presiden konservatif Marcelo Rebelo de Sousa dalam pidatonya, dikutip dari AFP.
Dalam pidatonya tersebut, Marcelo juga menjelaskan alasannya untuk mengadopsi tindakan yang mulai berlaku Rabu (18/3/2020) tengah malam waktu setempat.
"Ini bukan gangguan demokrasi. Ini adalah demokrasi yang berusaha mencegah gangguan yang tidak dapat diperbaiki dalam kehidupan masyarakat," tambahnya.
Ini adalah pertama kalinya Portugal mengumumkan keadaan darurat di negara berpenduduk sekitar 10 juta orang sejak demokrasi pada 1970-an, menyusul puluhan tahun kediktatoran kanan.
Keputusan yang menyatakan keadaan darurat memungkinkan pemerintah untuk menangguhkan beberapa hak dan kebebasan konstitusional, seperti kebebasan bergerak dan hak untuk mogok. Ini juga memungkinkan pemerintah untuk memaksa orang masuk ke karantina.
Pemerintah akan mengungkap tindakan konkret yang akan diambil dalam keadaan darurat pada Kamis (19/3/2020) setelah melakukan pertemuan kabinet mingguan.
Perdana Menteri Sosialis Antonio Costa mengatakan keputusan yang disetujui oleh parlemen itu tidak akan digunakan untuk memaksakan "jam malam wajib". Langkah-langkah yang diadopsi lebih fokus dengan "memperkuat perjuangan dan pencegahan" pandemi.
Keadaan darurat dapat diperpanjang setelah periode 15 hari awal berakhir, dan perdana menteri mengatakan hal tersebut bisa berlangsung beberapa bulan mendatang.
Sejauh ini, Portugal melaporkan 448 kasus terjangkit virus corona, dengan dua kematian yang dikonfirmasi. Dengan adanya angka tersebut, pemerintah memperingatkan bahwa jumlah infeksi di negara itu diperkirakan akan terus meningkat "setidaknya" hingga akhir April 2020.
Negara ini juga sudah membatasi pertemuan tidak lebih dari 100 orang, menutup sekolah dan klub malam, memberlakukan pembatasan pada jumlah orang yang dapat mengunjungi restoran, serta pengunjung terbatas ke rumah pensiun.
Sebelumnya pemerintah pusat memerintahkan kota pusat Ovar, yang merupakan rumah bagi sekitar 55.000 orang, untuk dikarantina setelah sekitar 30 orang dinyatakan positif memiliki virus corona di sana.
Pemerintah di setiap benua telah menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi penyakit ini, yang telah menginfeksi lebih dari 200.000 orang dan menewaskan lebih dari 8.000 orang sejak pertama kali muncul pada Desember 2019 lalu.
Sumber : cnbcindonesia.com
Tulis Komentar